Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Berita

Bupati Bandung Diserang DPRD Kab. Bandung
(Gambar : Ilustrasi) Suasana Rapat DPRD Kab. Bandung (Photo : Humas DPRD Kab. Bandung)
Jurnal Bandung Raya

Bupati Bandung Diserang DPRD Kab. Bandung 

(Editor : Ryan Agustian)

LineNews.co.id – (Kab. Bandung) – Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD kabupaten Bandung, Toni Permana SH, menyayangkan statmen yang di lontarkan Bupati Bandung Dadang M Naser yang seolah-olah melecehkan anggota DPRD kabupaten Bandung, beberapa hari lalu.

“Bupati Bandung seolah-olah terkesan berlebihan dan emosional, kita tidak tau situasi apa yang membuat bupati sangat emosional seperti itu, tapi yang pasti untuk seorang bupati hal seperti itu menunjukan sikap yang tidak terpuji, dan merupakan tindakan pelecehan, baik kepada DPRD sebagai lembaga maupun kepada anggota DPRD secara pribadi,” ungkap Toni saat di konfirmasi Reporter Linenews.co.id belum lama ini, Senin (09/06/20).

“Seharusnya Bupati tidak turut campur terkait dinamika yang terjadi di DPRD,” ujarnya.

Terkait penyerapan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT), lanjut Toni, sejak awal sudah di sampaikan bahwa sampai hari ini pihaknya sebagai salah satu anggota DPRD kabupaten Bandung, tidak pernah mengetahui secara keseluruhan dana BTT itu bersumber dari mana saja, dan yang angka BTT pun selalu berubah-ubah.

“Sedangkan penggunaan BTT juga sangat tidak terbuka, dan teman-teman di masing-masing komisi sudah berusaha mempertanyakan kepad semua SKPD yang ada di pemerintahan daerah kabupaten Bandung,” kata Toni.

Menurutnya, persoalan seperti ini harusnya sederhana, Bupati Bandung maupun gugus tugas memberikan laporan tertulis kepada DPRD baik menyangkut masalah sumber dana BTT dari mana saja, dan nilai angka yang jelas dari realokasi itu, serta digunakan untuk apa saja, misalkan dana yang digunakan untuk membeli hand sanitizer, masker, anggaran yang diperuntukan bantuan sosial dan anggaran yang lain-lainnya secara detail.

“Padahal hal itu sangat sederhana, bupati atau gugus tugas menyampaikan ke Pimpinan DPRD dan pimpinan DPRD sampaikan keseluruh anggotanya, baru anggota DPRD melakukan pengawasan hal itu,” jelasnya.

Toni juga mengaku, hingga saat ini Bupati Bandung maupun Gugus tugas Penanganan Pandemi Covid-19 tidak terbuka. Sehingga bagaimana pihaknya akan melakukan pengawasan, kalau keterbukaan pun tidak ada dari tim gugus tugas.

“Kenapa kita sampaikan di media karena selama ini tidak ada keterbukaan dan itu hak kita sebagai anggota DPRD dan sebagai masyarakat kabupaten Bandung untuk menyampaikan sesuai di media, walaupun pernyataan-pernyataan kita tidak pas dianggap menyerang, ya artinya gunakan saja hak jawab dari bupati maupun dari gugus tugas, kan ada mekanisme nya,” tegasnya.

Toni juga menegaskan, bahwa pihaknya akan meminta pimpinan DPRD untuk mendesak Bupati agar menjelaskan alasan lontara perkataan seperti itu ke media, dan sekaligus meminta maaf atas tindakan tersebut, karena itu merupakan pelecehan terhadap DPRD.

“Kalau permohonan maaf itu tidak dilakukan, maka khususnya saya dan teman-teman yang lainnya akan melakukan upaya hukum terhadap statmen Bupati itu, termasuk akan mendesak mekanisme yang ada di DPRD,” tandasnya. (RA)

Related posts