Gubernur Minta Kalak BPBD di Jabar Terus Pantau Kesiapsiagaan Bencana Menghadapi Musim Hujan di Akibatkan La Nina 

jurnaljabar.com (Bandung) – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, meminta  para Kalak BPBD di Kab/Kota se Jawa Barat untuk selalu melakukan pemantauan  secara cermat dan berkelanjutan terkait situasi terkini (real time) terhadap perkembangan informasi cuaca dan/atau peringatan dini. Baik dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM, Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat.

Kang Emil juga meminta seluruh Kalak BPBD untuk melaksanakan Rapat Koordinasi dengan seluruh aparatur pemerintah daerah. Seperti BMKG, PVMBG, TNI, POLRI, BASARNAS, relawan kebencanaan dan unsur masyarakat lainnya.

“Dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana hidrometeorologi dengan tetap memperhatikan pedoman protokol kesehatan penanganan Covid-19,” tutur Kang Emil.

Ia meminta untuk mengaktifkan rencana kontinjensi yang telah disusun menjadi rencana operasi, pada saat keadaan darurat terutama dalam pelaksanaan manajemen posko, logistik, penyelamatan dan evakuasi serta pengungsian.

“Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid- 19,” sambungnya.

Terakhir diingatkan agar mengerahkan seluruh kekuatan sumber daya di daerah baik manusia, peralatan kebencanaan, logistik dan pembiayaan, agar dapat dipergunakan segera pada saat keadaan darurat bencana Hidrometeorologi.

”Juga menyiapkan SOP penanganan korban bencana hidrometeorologi dalam situasi pandemi Covid-19, serta menyiapkan/mengantisipasi kebutuhan tempat pengungsian yang dapat memenuhi protokol pencegahan penularan Covid-19. Selalu melaporkan hasil pemantauan dan pelaksanaan penanggulangan bencana hidrometeorologi di wilayah masing-masing kepada Gubernur melalui BPBD Provinsi Jawa Barat,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, Akhmad Djohara mengatakan, BPBD Kab. Bandung telah membentuk Forum Penanggulangan Risiko Bencana (FPRB) yang sudah dibentuk hingga ke sejumlah desa. Meskipun memiliki keterbatasan tenaga, kata dia, pihaknya tetap bersyukur karena ada 234 komunitas di Kabupaten Bandung, yang sudah siap menghadapi kemungkinan bencana. Seperti di Kecamatan Majalaya, kata Akhmad, sudah didirikan pos gabungan untuk enam wilayah.

“Mereka juga akan membuat peta penanggulangan. Sudah siap di Majalaya, karena potensi banjir dan banjir bandangnya cukup besar. Seperti Ciparay, Rancaekek, Majalaya, dan Cikancung,” jelas Akhmad.