Gedung Permanen Sekolah Rakyat di Ciwidey Bakal Dibangun Tahun 2026, Kemensos Siap Kucurkan Rp200 Miliar

JURNAL JABAR – Kementerian Sosial (Kemensos) siap menggelontorkan anggaran Rp200 miliar untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat (SR) Kabupaten Bandung, di Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung.

Hal itu terungkap saat Bupati Bandung Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS,  beraudiensi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Hal itu, terkait penentuan lokasi definitif pembangunan gedung permanen SR Kabupaten Bandung, di Gedung Kemensos Jakarta, Selasa 16 September 2025.

Baca juga: Setelah Penantian Panjang, Jembatan Cikawao Diresmikan Cucun dan Bupati Bandung  

Siapkan lahan 7,6 hektare

Untuk pembangunan Gedung SR jenjang SD, SMP dan SMA itu,  Pemkab Bandung sudah menyiapkan lahan di Ciwidey seluas 7,6 hektare.

Kang DS, saat itu   didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Ningning Hendarsah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Zeis Zultaqawa.

Pada kesempatan itu Bupati Dadang Supriatna menghaturkan terima kasih atas semua perhatiannya untuk Kabupaten Bandung.

Pemkab Bandung, kata Kang DS, sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan gedung permanan SR di Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey.

Baca juga: Atasi Kemacetan, Bupati Bandung Jajaki Pembangunan Tol Soreang-Ciwidey-Pangalengan dan Kereta Gantung

“Terima kasih atas kepercayaan untuk Sekolah Rakyat di Jalak Harupat,” ucap Bupati Kang DS kepada Mensos.

Kepala Dinsos Kabupaten Bandung Ningning Hendasah menambahkan, Kemensos saat ini sedang mengupayakan untuk pendanaan pembangunan Gedung SR di Ciwidey.

“Kemensos sedang mengupayakan untuk pendanaan Gedung SR di Kabupaten Bandung.  Rencananya akan menyiapkan anggaran sebesar Rp200 miliar dari APBN,” tuturnya.

Lahan yang sudah disiapkan itu, lanjut dia,  kini sudah tahap cut and fill, juga melakukan penyesuaian ruangnya untuk pembangunan gedung SR permanen.

Baca juga: Hindari Pembuatan Senpi Rakitan, Koperasi Galumpit Jaya Abadi Cileunyi, Larang Keras Anggotanya Rakit Senapan Lebih 4,5 Milimeter

Untuk itu Pemkab Bandung melalui DPUTR juga telah mengajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum terkait permohonan percepatan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk Wilayah Perencanaan (WP) kawasan konservasi Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali (Pacira) Kabupaten Bandung.

Selain membahas tentang SR, pada audiensi tersebut Mensos Gus Ipul juga mengajak kepada Bupati Bandung Kang DS untuk berkolaborasi menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo.

Program DTSEN

Program itu, yakni pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan soal penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran.

Menurut Gus Ipul,  ketiga hal tersebut merupakan mandat prioritas Presiden Prabowo pada Kemensos.  DTSEN menjadi data tunggal pertama di Indonesia pada era Presiden Prabowo.

Baca juga: Mahasiswa dan OKP Akan Dilibatkan dalam Musrenbangkab supaya Arah Pembangunan Sesuai Kebutuhan Masyarakat  

Badan Pusat Statistik (BPS) mengelola data dan memberikan perankingan penduduk berdasarkan desil.

Data ini yang terus dimutakhirkan secara berkala wajib menjadi acuan seluruh program lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Oleh karena itu, mumpung para kepala daerah ada, termasuk  Kepala Dinas Sosialnya juga, tidak boleh ada intervensi bansos yang menggunakan data lain, kecuali DTSEN. Kalau mau membuat program harus menggunakan DTSEN,” kata Mensos  menegaskan.

Ia mengatakan,  DTSEN harus diverifikasi dan divalidasi bersama-sama.  Sebab,  tiap tiga bulan datanya akan berubah.

Baca juga: Demi Xpander, Mitsubishi Bakal Mengimpor Kembali Pajero Sport

“Saya mengajak bupati, wali kota, dan gubernur untuk memutakhirkan data. Mari sama-sama memastikan agar data kita lebih sempurna,” katanya.

Lebih lanjut Mensos juga membahas soal pentingnya kolaborasi Sekolah Rakyat dengan para kepala daerah.  Setelah Sekolah Rakyat rintisan dimulai, juga akan dibangun gedung permanen. “Kita bikin sekolah rintisan, kita bangun 2026. Mari kita kerja sama,” kata Gus Ipul.

Lalu,  Mensos menekankan pentingnya pemberdayaan. Ia meminta kepala Dinas Sosial membuat skenario pemberdayaan dan graduasi untuk disampaikan ke para kepala daerah.

Pemberdayaan masyarakat

Ia menyebutkan Presiden Prabowo membentuk Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat karena ingin menekankan pemberdayaan ketimbang bantuan sosial. “Ini mandat yang perlu kita tindaklanjuti, jadi tidak hanya bantuan sembako,” kata Gus Ipul.

Baca juga: Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir Sabet Gelar Juara Dunia Kedua

Ia juga mengajak untuk bersama-sama memastikan pemutakhiran Ditsen lebih sempurna. Sehingga, masyarakat miskin bisa merasakan bantuan lebih banyak dari pemerintah.

“Presiden Prabowo minta graduasi diperkuat. Desil 1-2 kita beresin, kita keroyok bareng-bareng. Selesai Desil 1-2 (DTSEN), rumah diperbaiki, diberdayakan,” kata Gus Ipul. (Irsyad)**