JURNAL JABAR – Bupati Bandung Dadang Supriatna menyebutkan desil satu, menggambarkan kategori miskin ekstrem, di antaranya masyarakat yang masuk peta ketahanan dan kerentanan pangan.
“Peta ketahanan pangan ini penting untuk data based, yang masuk aplikasi yang sudah disiapkan oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung,” ujarnya yang akrab disapa Kang DS.
Ia katakan itu, pada sosialisasi peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA/Food Security and Vulnerability Atlas) Kabupaten Bandung tahun 2025 di Hotel Grand Sunshine Kecamatan Soreang, Rabu, 24 September 2025
Setelah diketahui dan datanya lengkap, lanjut Kang DS, pemerintah kemudian menganggarkan untuk apa yang harus dilakukan dan kaji.
“Alhamdulillah, selama empat tahun terkahir ini, kita sudah membangun 29.327 rumah melalui program rumah tidak layak huni (rutilahu) dan masih menyisakan sekitar 10.000 unit lagi,” jelasnya.
Kerawanan pangan
Ia menegaskan data kerentanan pangan itu, salah satu bagaimana memberikan perhatian kepada masyarakat yang sangat membutuhkan.
“Akhir dari perjuangan itu, bagaimana supaya masyarakat itu tidak rentan pangan lagi. Kita berharap desil satu ini naik kelas, ini yang kita lakukan. Untuk itu, pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat,” katanya mengharapkan
Baca juga: Kantongi Dukungan 33 Inorga, Emma Dety Permanawati Siap Kembali Pimpin Kormi Kabupaten Bandung
Bupati Kang DS menyebutkan ada sebanyak 28 desa di Kabupaten Bandung yang masuk peta kerawanan pangan. Tetapi sebenarnya, semua desa juga ada, masyarakat masuk kategori rawan.
Sementara itu, Kepala Dispakan Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama mengatakan, kegiatan diseminasi hasil FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) Kabupaten Bandung Tahun 2025, bertujuan untuk memperkuat kebijakan daerah dalam upaya peningkatan ketahanan pangan.
“FSVA merupakan alat analisis berbasis data spasial dan indikator yang digunakan untuk memetakan tingkat ketahanan dan kerentanan pangan di setiap wilayah hingga tingkat kecamatan dan desa,” kata Uka Suska.
Baca juga: Update Pengetahuan dan Keterampilan SDM, Bupati Kang DS Lepas Peserta Retret ASN Gelombang Pertama
Pemenuhan gizi
Ia mengatakan, Dispakan melakukan pengawasan keamanan pangan bahan baku yang digunakan SPPG (Sistem Pelayanan Pemenuhan Gizi) melalui
pengujian keamanan pangan rapid test.
Pengawasan penerapan sanitasi higienis di gudang pangan segar SPPG. Sosialisasi dan edukasi keamanan pangan segar. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan protein ikan di 361 SPPG dengan total kebutuhan 81.225 kg/hari, produksi saat ini baru 28.960 kg/hari.
“Kami mohon arahan Bapak Bupati
untuk menambah 418 kelompok wira usaha baru sektor perikanan dengan anggaran Rp 6,27 miliar,” tuturnya.
Uka Suska mengatakan, Dispakan telah mengintervensi keluarga risiko stunting di 28 desa lokus stunting sebagai
bagian dari program konvergensi penanggulangan stunting.
Dispakan, katanya, “Kami siap merekomendasikan kerjasama Koperasi Desa Merah Putih dengan Bulog dalam penyediaan bahan pangan strategis.
Untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem, koordinasi dengan Dinas Sosial sudah dilaksanakan untuk intervensi masyarakat pada desil 1 dan 2.
Baca juga: Setelah Penantian Panjang, Jembatan Cikawao Diresmikan Cucun dan Bupati Bandung
“Dispakan juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk mendukung masyarakat terdampak inflasi seperti ojek, becak, kusir delman, dan sopir angkot,” ucap Uka. (Irsyad)***
