JURNAL JABAR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi) menegaskan bahwa pembangunan daerah harus lebih difokuskan pada penguatan infrastruktur dasar yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Seperti jalan, drainase, trotoar, irigasi, serta sektor pendukung lainnya, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan,” katanya.
Ia katakan itu, pada Rapat Evaluasi APBD Kota/Kabupaten se-Jawa Barat yang digelar di Ruang Resepsi Bale Pakuan, Kota Bandung, Jumat, 9 Januari 2026.
Efisiensi anggaran
KDM menjelaskan, forum evaluasi itu juga, menjadi momentum penting dalam sinkronisasi kebijakan efisiensi anggaran.
Hal itu, di antaranya melalui pemangkasan belanja perjalanan dinas serta penajaman belanja infrastruktur prioritas dan penguatan ekonomi desa.
“ Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi kebijakan pajak dan retribusi,” tutur Dedi.
Baca juga: Kecewa Kebijakan KDM! Ratusan Buruh Cimahi dan KBB Unras di Jakarta, Polisi Kawal Ketat
Sementara itu, Bupati Bandung, Dadang Supriatna yang hadir dalam rapat tersebut menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi tersebut
Hal itu, dalam pengelolaan APBD Kabupaten Bandung Tahun 2026 agar semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Pengelolaan anggaran harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan sesuai kebutuhan daerah,” ujarnya.
Baca juga Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atau KDM Berencana Bangun Kampung bagi Korban Banjir Kota Padang
Lebih lanjut, Kang DS, sapaan akrab Bupati Bandung, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar arah kebijakan pembangunan di Jawa Barat berjalan selaras dan saling memperkuat.
Tantangan ekonomi global
Menurutnya, kolaborasi lintas wilayah menjadi kunci percepatan pembangunan sekaligus menjaga stabilitas pelayanan publik di tengah tantangan ekonomi global.
Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung akan terus mendorong inovasi tata kelola pemerintahan, termasuk dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan, agar setiap rupiah APBD benar-benar memberi manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat.
“Selain itu, serta mendukung terwujudnya Kabupaten Bandung yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing,” katanya.***
